Info
  • BKPPD Kab. Cilacap mendapat Kunjungan Bencmarking Diklatpim Tk. III Pusdiklat Kemendagri Yogyakarta
  • 10 dari 21 Peserta UKPPI Tk. III Pemkab Cilacap tidak lulus Ujian
  • Rabu, 24 Mei 2017 sebanyak 259 Bidan Program PTT Kementerian Kesehatan RI di Lingkungan Pemkab Cilacap menerima SK. CPNS
  • 111 Kepala Sekolah Dasar di jajaran Pemkab Cilacap dialihtugaskan
  • Selamat datang di website resmi BKPPD Kabupaten Cilacap
  • Cilacap Kerja Nyata, Sukseskan Bangga Mbangun Desa
  • Usulan dan berkas persyaratan KP 1 Oktober 2017 dari OPD sudah dapat kami terima di BKPPD sd tgl. 7 Juni 2017 untuk PNS Struktural & JFU, dan tgl. 10 Juli 2017 untuk PNS JFT.

Produk Hukum


No Judul Deskripsi File
1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 APARATUR SIPIL NEGARA Download
2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 GURU DAN DOSEN Download
3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Download
4 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 PEMERINTAHAN DAERAH Download
5 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Download
6 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG Download
7 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN Download
8 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN Download
9 UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Download
10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Download
11 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Download
12 INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2016 GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL Download
13 PENERIMA TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA PNS PENERIMA TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA PNS Download
14 PENERIMA TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA PNS - PURNA PENERIMA TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA PNS - PURNA Download
15 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2011 PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Download
16 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2005 DANA PERIMBANGAN Download
17 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1966 TENTANG PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI Download
18 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Download
19 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK Download
20 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH Download
21 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH Download
22 PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS Download
23 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Download
24 PERMENPAN RI NOMOR 14 TAHUN 2009 JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA Download
25 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1993 TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Download
26 PERMENPAN NOMOR 25 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH Download
27 PERMENPAN NOMOR 33 TAHUN 2011 PEDOMAN ANALISIS JABATAN Download
28 LAMPIRAN PERMENPAN NOMOR 33 TAHUN 2011 LAMPIRAN PERMENPAN NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN Download
29 PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2011 PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Download
30 PERKA BKN NOMOR 12 TAHUN 2011 PERKA BKN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN Download
31 SE Ka BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS SE Ka BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS Download
32 PERBUP NO 7 TAHUN 2017 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 Download
33 SURAT EDARAN SE TENTANG KELAS JAUH Download
34 SE MENDAGRI N0. 120-5935-SJ PERCEPATAN PENGALIHAN URUSAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Download
35 PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 02 TAHUN 2016 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH ITABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SELAIN YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA} I(ABUPATEN/KOTA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI. Download
36 KEPMENPAN NOMOR 22/KEP/M.PAN/4/2001 JABATAN PERAWAT GIGI DAN ANGKA KREDITNYA Download
37 KEPMENPAN NOMOR 16/KEP/M.PAN/3/2001 JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA Download
38 PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 01 TAHUN 2016 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAIT MENJADI PTGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI Download
39 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 4 Tahun 2012 TANGGAL : 5 Januari 2012 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 4 Tahun 2012 TANGGAL : 5 Januari 2012 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Download
40 SURAT - EDARAN Nomor : 10 /SE/1981 Tanggal : 7 Juli 1981 TENTANG TINDAKAN ADMINISTRATIF DAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMILIKI IJAZAH PALSU / ASPAL Download