Info
  • NEW NORMAL, PELAYANAN KEPEGAWAIAN DISESUAIKAN PROTOKOL KESEHATAN
  • SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BKPPD KABUPATEN CILACAP
  • Mohon maaf, untuk sementara BKPPD Kab. Cilacap hanya menerima layanan / konsultasi kepegawaian secara online
  • Persiapan Pemutakhiran Data Mandiri SI ASN , Ayo download Mobile Apps MySAPK-BKN dan lakukan Aktivasi

BUPATI CILACAP MELANTIK LIMA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

15 Juli 2022  |  16:00  |  IRPAN SETIAWAN  |  Berita

CILACAP – Jumat (15/07/22) Dalam rangka mengisi kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama pada sejumlah OPD, bertempat di Pendopo Wijayakusuma Cakti, Bupati Tatto Suwarto Pamuji melantik lima pejabat Pemkab Cilacap. Mereka yang dilantik yaitu Wahyu Ari Pramono sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Bambang Tujiatno sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta), Ferry Adidarma Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Paiman sebagai Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) dan Bintang Dwi Cahyono Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades).

Dalam sambutannya, Bupati Cilacap mengucapkan selamat dan meminta para pejabat terlantik bekerja sungguh-sungguh untuk kemajuan pembangunan. “Pejabat harus bisa membawa diri, mengatur dirinya sendiri, temata, temua, dan rumangsa. Seorang pejabat harus self control, selain mengontrol dirinya sendiri juga harus bisa mengontrol bawahannya,” tegas Bupati.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cilacap, Warsono menjelaskan, pelantikan ini merupakan tindak lanjut Uji Kompetensi Terbuka dan Kompetitif melalui Metode Assessment untuk JPT Pratama di lingkungan Pemkab Cilacap. Pelaksanaannya bekerjasama dengan Biro Layanan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) dari tanggal 5 sampai 8 Juni 2022. Selanjutnya Uji Gagasan dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dan hasilnya dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mendapatkan rekomendasi.

Masih ada dua OPD yang masih mengalami kekosongan JPT Pratama, yakni Dinas Perikanan dan Dinas Pangan dan Perkebunan. “Rekomendasi dari KASN sudah muncul 7 OPD yang dipanselkan tanggal 14. Lima diantaranya, Pak Bupati diarahkan untuk memilih dan melantik dan dua lainnya supaya mengevaluasi. Nanti Pansel yang akan mengevaluasi,” kata Kepala BKPPD.
 
Share: