Dengan SIMPROKUM, Pengajuan Produk Hukum Tidak Lagi Manual
Terkait
Menghadapi Tantangan Global Megatrend 2050, Diperlukan Cara Menyiapkan Tenaga Terampil di Masa Depan
329 Peserta Lulus SKD dan Berhak Mengikuti SKB
Pemanggilan Asesmen Pelaksana Calon Ketua Tim Kerja
678 PPPK ikuti kegiatan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah
BKPSMD Turut Partisipasi Bersih Pantai Sodong Dalam Rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
CILACAP - Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap, Warsono, S.H., M.Hum. didampingi Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Fathan Ady Chandra, S.STP., M.M., Kepala Bidang Diklat, Endah Widiiyarti K, S.Sos., M.Si., Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian, Rudi Sulistiyanto, Kepala Subbag Perencanaan, Gatot Firmansyah, S.Kom., dan Arsiparis Muda, Ratih Anggara Puri, S.Sos. mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Pengajuan Produk Hukum Daerah melalui aplikasi SIMPROKUM yang diselenggarakan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap via Video Conference di Ruang Rapat BKPPD Kabupaten Cilacap, Senin (10/8).
Acara Dibuka oleh Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Cilacap, Drs. Dian Setyabudi, M.M. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan terobosan dalam pelayanan dan pemantauan pengajuan penyusunan produk hukum daerah yang diajukan oleh OPD dan juga berfungsi untuk memberikan informasi hukum juga berperan penting dalam memberikan bahan bagi pembentuk hukum atau bahkan lembaga yang membuat suatu produk hukum tentang konsep hukum.
Lebih lanjut beliau juga mengatakan pelaksanaan pengajuan produk hukum yang dilakukan oleh Perangkat Daerah saat ini masih menggunakan sistem manual, dimana semua konsep yang diajukan menggunakan konsep draf fisik yang diantar langsung ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap. Ini yang melatarbelakangi pelaksanaan Sistem Informasi Pengajuan Produk Hukum Daerah yang disingkat dengan SIMPROKUM.
"Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada perangkat daerah untuk memantau proses penyusunan produk hukum yang diajukan kepada Bupati sampai sejauh mana proses dimaksud berlangsung", ujarnya.