SOSIALISASI APLIKASI e-LHKPN th. 2018

Cilacap; Menindaklanjuti Surat Edaran MENPAN RB Nomor: 05 Tahun 2012, tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Keterlambatan Laporan LHKPN di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan Peratura Komisi Pemberantasan Koprupsi Nomor: 07 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, BKPPD Kabupaten Cilacap menyelenggarakan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-LHKPN. Kegiatan dilaksanakan 2 (dua) gelombang, pertama pada Selasa, 27 Pebruari 2018 dan Selasa, 6 Maret 2018, bertempat di Aula BKPPD Kabupaten Cilacap dengan peserta setiap gelombang sebanyak 50 orang Pejabat Wajib Lapor LHKPN, terdiri dari Pejabat Eselon II, III dan Direktur Perusda. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketaatan/kepatuhan Pajabat Wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam pelaporan Harta Kekayayaannya serta meningkatkan pemahaman para Pejabat Wajib lapor LHKPN dalam penyampaian laporan melalui Aplikasi e-LHKPN. Acara dibuka Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap, Drs. HEROE HARDJANTO, MM, dan bertindak sebagai Nara Sumber Tim Unit Pengelola Laporan (UPL) LHKPN Propinsi Jawa Tengah, demikian dilaporkan Mulyoto, SSos, MSi, Ka Bid Pembinaan dan Evaluasi Kinerja ASN pada BKPPD selaku Penyelenggara.

Selanjutnya Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap, Drs. HEROE HARDJANTO, MM, dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa korupsi itu muncul dari kebiasaan yang mulanya dianggap lumrah dan wajar, baik oleh masyarakat umum maupun pejabat Pemerintah selaku Penyelenggara Negara, seperti pemberian hadiah sebagai imbalan jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan ini dianggap lumrah karena dipandang sebagai bagian dari adat ketimuran, namun apabila hal ini dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi bibit–bibit Korupsi yang nyata. Kebiasaan berperilaku koruptif ini salah satunya disebabkan kurang memahami terhadap pengertian korupsi. 

Perilaku koruptif ini dapat dianggap dan dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, seperti  pemberian gratifikasi/hadiah kepada Penyelenggara Negara dan hubungannya dengan jabatannya, maka jika hal ini tidak dilaporkan ke KPK dapat menjadi salah satu   bentuk tindak pidana korupsi. Mensosialiasikan bentuk dan jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Korupsi merupakan upaya dini untuk mencegah agar seseorang Pejabat atau Penyelenggara Negara tidak melakukan Korupsi.
Sosialisasi Aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan sistem elektronik (e-LHKPN) bagi Pejabat Penyelenggara Negara ini merupakan tindaklanjut dari Program Pencegahan melalui Koordinasi Supervisi dan Pencegahan, setidak tidaknya untuk :

Upaya nyata pencegahan dini terhadap  perilaku KKN adalah melalui Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara yang disampaikan kepada KPK, hal ini untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dalam mentaati azas-azas umum Penyelenggara Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta perbuatan tercela lainnya. Oleh kaena itu ASN sebagai Penyelenggara Negara harus Membangun Integritas Pribadi dalam menjalankan tugasnya.

Dijelaskan mulai tahun 2017, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Koprupsi Nomor: 07 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, antara lain: Pertama; Penyampaian laporan, semula dilaksanakan setiap 2 tahunan atau saat mutasi jabatan. Sekarang dilaksanakan secara periodik setiap tahun dengan posisi harta per 31 Desember dan dilaporkan paling akhir 31 Maret tahun berikutnya.

Kedua; Pengisian dan pelaporan menggunakan sistem online dengan aplikasi elektronik (e-LHKPN).
Ketiga;  Penyampaian LHKPN bukan oleh instansi akan tetapi disampaikan langsung secara online oleh pejabat wajib LHKPN.
Keempat; Media pengumuman melalui website resmi OPD masing-masing, bukan lagi melalui Berita Negara/Tambahan Berita Ngara.
Pelaporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2018 dengan data harta kekayaan kondisi per 31 Desember 2017.