Info
  • NEW NORMAL, PELAYANAN KEPEGAWAIAN DISESUAIKAN PROTOKOL KESEHATAN
  • SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BKPPD KABUPATEN CILACAP
  • 16 PESERTA SELEKSI PEGAWAI BERPRESTASI LANJUT KE TAHAP II
  • PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UKPPI TAHUN INI DILAKSANAKAN ONLINE DI SMPN 2 CILACAP DENGAN PENGAWASAN KANREG I BKN YOGYAKARTA
  • PRA REKONSILIASI DATA PNS CILACAP 2020 ; AYO UPDATE DATA KEPEGAWAIANMU
  • PELAKSANAAN SKB DIJADWALKAN (TENTATIF) BULAN SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN OKTOBER 2020
  • LOKASI PELAKSANAAN SKB PEMKAB CILACAP ADALAH UPT PUSAT KOMPUTER UNY / LAB. INTERNET MAHASISWA UNY (LIMUNY)
  • PESERTA SKB HARUS MEMILIH LOKASI TES DARI TGL 1/8/2020 PUKUL 00.01 WIB S.D TGL 7/8/2020 PUKUL 23.59 WIB
  • PESERTA SKB DIANJURKAN MELAKUKAN ISOLASI MANDIRI MULAI 14 HARI SEBELUM PELAKSANAAN SELEKSI DAN SELALU MENERAPKAN PHBS

PNS DAN PPPK HARUS MEMAHAMI SEGALA REGULASI KEPEGAWAIAN

07 Januari 2021  |  12:24  |  DAFIT SETIADI  |  Berita

CILACAP – "PNS dan PPPK harus memahami segala regulasi kepegawaian", demikian yang disampaikan Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap Warsono,S.H,M.Hum pada acara Persiapan Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Bertempat di Aula BKPPD Kabupaten Cilacap, Rapat Persiapan Rakor ini dihadiri oleh Sekretaris BKPPD dan segenap pejabat struktural (07/01/2021).

Menurut Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap, setiap pelaksanaan pembinaan yang melibatkan perangkat daerah, belum pernah berhadapan secara langsung yang pada akibatnya tidak sedikit ASN kurang memahami betul regulasi kepegawaian, sehingga banyak fakta memprihatinkan terkait pelanggaran kepegawaian oleh ASN.

"Berawal dari kondisi yang seperti itulah muncul gagasan pelaksanaan rakor yang dilaksanakan di beberapa titik lokasi, agar dilapangan kita bisa betatap muka langsung dengan ASN " Ujar Kepala BKPPD.

Beliau juga menambahkan bahwa pada saat pelaksanaan rakor di daerah nanti, materi yang disampaikan oleh narasumber bersifat aplikatif bukan konsep, agar dapat dipahami oleh ASN peserta rakor.

Konsep kegiatan rakor ini menurut Kepala BPKKD akan lebih efisien jika dilaksanakan melalui  video conference untuk masing-masing kecamatan dan pelaksanaan yang bersifat tatap muka cukup tiap distrik dengan perwakilan masing-masing kecamatan.
   

Share: