Info
  • Selamat Idul Fitri 1441 H, Minal Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin
  • Selamat datang di website resmi BKPPD Kabupaten Cilacap
  • Cilacap Kerja Nyata, Sukseskan Bangga Mbangun Desa

RAPAT VICON PARIPURNA DPRD PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI CILACAP.

20 Mei 2020  |  13:05  |  DAFIT SETIADI  |  Berita

CILACAP ( 18/05/2020 ) – Bertempat di Ruang Rapat BKPPD Kabupaten Cilacap, Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap didampingi Sekretaris dan para Kepala Bidang BKPPD mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap.

Rapat Paripurna dilaksanakan 3 hari (18-20 Mei 2020) membahas Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penanganan dan Penanggulangan Penyakit di Cilacap dengan agenda kegiatan penyampaian rancangan Perda tentang penanganan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Cilacap, pandangan umum fraksi terhadap rancangan serta tanggapan Bupati Cilacap terhadap pandangan umum fraksi.

Pada kesempatan kali ini masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Cilacap menyampaikan beberapa hal diantaranya apresiasi yang setingi-tingginya terhadap tenaga medis dan relawan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Lembaga Desa justru harus dilibatkan dalam penanganan penyakit serta penggunaan angaran yang proporsional dalam penanganan Covid-19 ini.

DPRD juga mengharapkan agar ada tindakan tegas bagi masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan agar penyebaran Covid-19 tidak menyebar semakin luas. Bantuan sosial bagi warga terdampak agar tepat sasaran tidak ada penerima ganda serta mengoptimalkan UMKM terdampak agar pasca pandemic ini perekonomian bisa segera pulih.

Dalam menanggapi pandangan umum fraksi, Bupati Cilacap menyampaikan bahwa Bupati telah mencanangkan Gerakan Masayarakat Hidup Sehat sesuai dengan Instruksi Presiden yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hidup sehat untuk kualitas hidup yang lebih baik. "Pemerintah Kabupaten Cilacap juga menambah sarana dan prasarana dengan menambahkan alokasi anggaran untuk 38 pukesmas". Ujar Bupati Cilacap. Pada akhir tanggapannya Bupati akan menjadikan pandangan dan saran fraksi yang belum ditanggapi akan dicatat sebagai pertimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Share: