Info
  • Selamat datang di website resmi BKPPD Kabupaten Cilacap
  • Cilacap Kerja Nyata, Sukseskan Bangga Mbangun Desa

PENYERAHAN SK 100% dan PENGAMBILAN SUMPAH JANJI 150 PNS

19 September 2016  |  10:00  |  Admin  |  Berita

Cilacap (11/8) berlangsung di Pendopo Wijayakusuma Cakti, Bupati H. Tatto Suwarto Pamuji menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil kepada perwakilan CPNS dari tenaga Pendidikan, kesehatan dan Teknis Administrasi serta mengambil sumpah/janji kepada sebanyak 150 PNS formasi tahun 2014 dari pelamar umum.
Hadir dalam acara tersebut 3 (tiga) orang rohaniwan dari Kementerian Agama Kabupaten Cilacap untuk mendampingi pengambilan sumpah/janji yang terdiri dari Rohaniwan Islam, Kristen dan Katholik. Dua orang saksi pengambilan sumpah dari BKD Cilacap yaitu Sekretaris Toto Widiyanto, S.Psi., dan Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Khamidun, S.H., serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap juga turut menyaksikan acara tersebut.
Dalam laporannya, Kepala BKD Kabupaten Cilacap menyampaikan data jumlah CPNS yang  diangkat menjadi PNS dan diambil Sumpah/Janji PNS sebanyak 150 orang dengan rincian CPNS golongan II/c sebanyak 26 orang, golongan III/a sebanyak 115 orang dan golongan III/b sebanyak 9 orang. Adapun rincian per jabatan yaitu tenaga pendidikan 53 orang, tenaga teknis/administrasi 57 orang dan tenaga Kesehatan 40 orang.
Di hadapan 150 pegawai yang diambil sumpah/janjinya, Bupati memberikan sambutan bahwa dengan perubahan status, selain disikapi dengan gembira, jangan menjadikan lupa untuk bersyukur dan lalai dari tugas serta tanggung jawab karena merasa masa percobaan sebagai CPNS telah usai. Momentum penyerahan SK PNS hendaknya dijadikan titik awal Pegawai Negeri Sipil untuk semakin meningkatkan kapasitas, kinerja, kedisiplinan, komitmen dan loyalitas karena kewajiban yang diemban pun semakin berat. Perubahan status dari CPNS ke PNS harus diikuti perubahan pola pikir dan perubahan motivasi kerja yang lebih bagus.
Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PAN dan RB telah menetapkan kebijakan percepatan reformasi birokrasi antara lain meliputi penataan SDM Aparatur. Dalam penataan pegawai ASN ini, salah satu langkah yang diambil adalah adanya moratorium atau penundaan penerimaan pegawai ASN yang dilaksanakan sejak tahun 2015, kecuali jenis jabatan yang diutamakan yakni jabatan yang mendukung Nawacita di sektor pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) terutama daerah tertinggal dan terluar dan sektor pertanian. Padahal dalam setiap tahunnya, pegawai yang pensiun jumlahnya sangat banyak. Sehingga penataan jumlah dan kualitas sangat diperlukan untuk mengantisipasi permasalahan terkait kekurangan pegawai.
Maka dari itu, kepada CPNS yang menerima SK PNS 100 persen agar dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri, serta melakukan inovasi-inovasi yang mendukung tugas dan tanggung jawab sehingga dapat menumbuhkan kreatifitas untuk menjawab tantangan jaman yang semakin berat ini. Dalam bekerja jangan malu dan segan untuk berkonsultasi dan meminta arahan serta bimbingan pada atasan atau rekan kerja yang lebih senior. Karena kerjasama dan koordinasi sangat dibutuhkan demi kelancaran pekerjaan. 
Untuk mewujudkan profesionalisme aparatur, Bupati juga mengajak kepada semua pegawai untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan bidang tugasnya agar mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Beliau menambahkan bahwa PNS digaji oleh pemerintah. Sementara uang pemerintah asalnya adalah dari rakyat. Kalau malas-malasan berarti menciderai kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Untuk itu seharusnya PNS itu bekerja giat untuk mensukseskan program pemerintah. PNS bekerja diawasi rakyat, oleh karena tidak boleh asal, tetapi harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada.
Share: