Info
  • NEW NORMAL, PELAYANAN KEPEGAWAIAN DISESUAIKAN PROTOKOL KESEHATAN
  • SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BKPPD KABUPATEN CILACAP
  • 16 PESERTA SELEKSI PEGAWAI BERPRESTASI LANJUT KE TAHAP II
  • PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UKPPI TAHUN INI DILAKSANAKAN ONLINE DI SMPN 2 CILACAP DENGAN PENGAWASAN KANREG I BKN YOGYAKARTA
  • PRA REKONSILIASI DATA PNS CILACAP 2020 ; AYO UPDATE DATA KEPEGAWAIANMU
  • PELAKSANAAN SKB DIJADWALKAN (TENTATIF) BULAN SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN OKTOBER 2020
  • LOKASI PELAKSANAAN SKB PEMKAB CILACAP ADALAH UPT PUSAT KOMPUTER UNY / LAB. INTERNET MAHASISWA UNY (LIMUNY)
  • PESERTA SKB HARUS MEMILIH LOKASI TES DARI TGL 1/8/2020 PUKUL 00.01 WIB S.D TGL 7/8/2020 PUKUL 23.59 WIB
  • PESERTA SKB DIANJURKAN MELAKUKAN ISOLASI MANDIRI MULAI 14 HARI SEBELUM PELAKSANAAN SELEKSI DAN SELALU MENERAPKAN PHBS

Tugas dan Fungsi


Sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap No. 109 Tahun 2016 : 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan pengembangan karir, pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan pendidikan dan pelatihan ;
  2. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan pengembangan karir, pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan pendidikan dan pelatihan;
  3. pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan pengembangan karir, pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan pendidikan dan pelatihan;
  4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan pengembangan karir, pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan pendidikan dan pelatihan;
  5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.